Dalam masa krisis, risiko integritas meningkat karena dana mengalir sangat cepat dan tekanan untuk merespons dengan cepat juga meningkat. Sistem yang kurang memadai, yang sebelumnya sudah rentan terhadap korupsi, menjadi lebih dieksploitasi dalam keadaan darurat. Permintaan untuk pengadaan yang mendesak dan dalam skala besar meningkatkan risiko harga yang terlalu mahal, kontrak yang pengaturannya tidak jelas, dan kecurangan dalam pembelanjaan.

Jika hal-hal semacam ini tidak dimitigasi, maka korupsi akan menghalangi penerima manfaat untuk menerima bantuan yang sangat dibutuhkan, khususnya masyarakat yang paling miskin dan rentan.  Hal ini juga membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, organisasi pembangunan perlu melakukan kolaborasi baik di dalam maupun di luar lingkungan institusi mereka, untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya dan tidak menoleransi korupsi – terlebih-lebih dalam masa krisis ini.

Berikut adalah lima langkah mendasar untuk memitigasi risiko integritas dalam proyek pembangunan terutama selama keadaan darurat.

1.  Memastikan bahwa proyek transparan dan adil, dan memiliki akuntabilitas dan langkah-langkah pengawasan yang baik. Sebagaimana sering diungkapkan: pencegahan adalah lebih baik daripada penyembuhan. Kantor yang bertugas untuk menjaga integritas proyek sebaiknya terlibat sejak awal untuk membantu pejabat proyek mengidentifikasi dan memitigasi risiko integritas, termasuk belajar dari kajian integritas proyek sebelumnya.

Pemahaman yang diperoleh dari kajian integritas yang proaktif sebelumnya tentang proyek dalam keadaan darurat dan proyek di sektor kesehatan dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko integritas dalam proyek COVID-19, dan mengembangkan langkah-langkah untuk memitigasi kecurangan dan korupsi. Kajian tersebut dilandasi oleh tiga prinsip integritas yang sangat penting dalam proyek darurat, sebagai berikut.

Transparansi. Keputusan penting dan para pihak yang bertanggung jawab dalam proyek harus terdokumentasi dengan baik. Penerima manfaat proyek dan para pemangku kepentingan lain harus menerima informasi tentang pengaturan pelaksanaan proyek secara tepat waktu, termasuk dana yang tersedia, persyaratan penawaran dan hasilnya, serta para penerima dana.

Adil.  Sangatlah penting untuk memastikan adanya persaingan yang adil, persyaratan penawaran yang obyektif, dan evaluasi yang imparsial.  Kebijakan pengadaan harus diterapkan secara adil dan konsisten. Dalam keadaan darurat, sebaiknya ada fleksibilitas dalam kebijakan pengadaan yang harus dilakukan dengan cepat , namun harus dengan pengaturan yang jelas dan alur kerja yang rinci. Misalnya, panduan pengadaan dapat menganjurkan pemberian kontrak bagi para pemasok yang telah disetujui sebelumnya dan memenuhi syarat integritas dari institusi mapan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Akuntabilitas dan pengendalian.  Pengawasan proyek yang memadai melibatkan aspek dokumentasi, pemantauan dan validasi pengeluaran yang baik. Dukungan harus diberikan pada lembaga-lembaga yang kapasitas pengadaannya masih lemah atau memiliki pengalaman terbatas. Pengarsipan dokumen seperti tanda terima dan pemantauan pergerakan uang merupakan suatu keharusan. Panduan pendistribusian dana dan aturan manajemen keuangan dasar harus dibuat. Pemeriksaaan secara acak terhadap dokumentasi dan keluaran proyek dapat membantu mencegah kecurangan.

Jika kita ingin proyek pembangunan penting tetap bebas dari korupsi baik sekarang ataupun sesudah pandemi, kita semua harus berperan dan membangun komunitas unggul yang berintegritas (integrity champions).  

2.  Mempercepat uji tuntas (due diligence) tanpa mengorbankan integritas proyek. Dalam keadaan darurat, proses uji tuntas dapat dipermudah, karena hal-hal seperti pemeriksaan latar belakang umumnya memperlama pelaksanaan proyek. Penting untuk emastikan bahwa tetap ada persyaratan uji tuntas untuk proyek yang dipercepat semacam itu; meskipun demikian, kantor yang berwenang untuk memastikan integritas harus mendukung pejabat proyek untuk mempercepat proses tersebut.

3. Memperkuat ketentuan kontrak tentang antikorupsi.  Pengaturan dan keluaran pelaksanaan proyek secara jelas diatur dalam kontrak untuk menentukan standar pekerjaan, barang dan jasa yang harus diserahkan. Namun, persyaratan integritas sangat mudah terlewatkan. Kontrak dan perjanjian lain harus memasukkan syarat-syarat antikorupsi untuk memastikan akuntabilitas, serta hak-hak organisasi pembangunan baik untuk menyelidiki dugaan kecurangan dan korupsi, maupun untuk menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai.

4.         Tetap menyediakan mekanisme keluhan dan melakukan penyelidikan sebagaimanamestinya. Pihak-pihak yang terlibat harus memiliki akses terhadap mekanisme keluhan untuk menyampaikan indikasi kecurangan dan korupsi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu organisasi pembangunan dalam menjalankan penilaian atas keluhan dan melakukan penyelidikan di situasi krisis. Jalur komunikasi bagi keluhan terkait pelanggaran integritas harus tetap terbuka, dan keluhan yang memenuhi syarat penyelidikan harus ditindaklanjuti.

5. Mendorong kewaspadaan mitra kerja dan masyarakat pada umumnya, serta melaporkan dugaan kecurangan dan korupsi. Upaya untuk terus mengingatkan komitmen terhadap integritas merupakan hal yang penting, dan hal ini memerlukan dukungan, panduan dan dorongan yang konkrit bagi staf. Contohnya, melalui webinar dan e-learning, staf dapat belajar menyeimbangkan antara prioritas operasional dan pengendalian fidusia.

Partisipasi masyarakat harus didorong. Masyarakat harus tetap waspada. Sebagai contoh, langkah-langkah kebijakan COVID-19 dan sumber pendanaan yang ditujukan untuk membantu negara anggota berkembang dapat diumumkan di basisdata publik kami yang baru. Dokumen proyek terus dipublikasikan sesuai dengan Kebijakan Komunikasi Publik.

Jika kita ingin proyek pembangunan penting tetap bebas dari korupsi baik sekarang maupun sesudah pandemi, kita semua harus berperan dan membangun suatu komunitas unggul yang berintegritas (integrity champions). Jika tidak, maka masyarakat miskinlah yang akan menderita.

Di masa krisis ini, jika masyarakat yang paling rentan tidak mendapat bantuan akibat korupsi, hal itu bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati.